Selamat menikmati informasi dari INFO PLUS

Senin, 28 Januari 2013

Rafi Ahmad: Digerebek Saat Pesta Narkoba

Image bahwa dunia selebritis erat dengan narkoba tampaknya semakin melekat. Sederetan selebritis yang pernah terlibat kasus narkoba semakin banyak, baik selebretis yunior maupun senior. Apakah memang sudah menjadi kebiasaan para selebritis mengonsumsi narkoba? Benar dan tidaknya masih memerlukan penelitian lebih mendalam.

Rafi Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan artis ganteng ini, yang pernah menjadi pacar artis imut Yuni Shara, minggu pagi (27/01/13) digerebek petugas BNN. Saat digerebek, Rafi dengan beberapa rekannya diduga sedang pesta narkoba. Menurut beberapa sumber, setidaknya ada 17 orang yang digelandang BNN untuk diperiksa, empat di antaranya artis terkenal, yaitu Rafi Ahmad, Wanda Hamida, Irwansyah, dan Saskia Sungkar.

Dalam penggerebekan di rumah Rafi Ahmad, di Lebak Bulus tersebut, di temukan  2 linting ganja dan 4 pil ekstasi. Semua barang haram itu ditemukan di kamar Rafi Ahmad. Kedua jenis barang bukti itu kini diamankan petugas BNN.

Dalam konferensi pers semalam (28/01), Kahumas BNN Kombes Sumirat menyatakan bahwa ada lima tersangka yang positif mengonsumsi narkoba. Perinciannya, 2 orang positif menggunakan ganja, 2 orang postif menggunakan ekstasi, dan 1 orang postif mengonsumsi kedua-duannya. Ketika ditanya wartawan mengenai inisial tersangka yang positif menggunakan narkoba, Kombes Sumirat enggan mengungkapkan dengan alasan penyelidikan belum selesai.

Jumat, 11 Januari 2013

Moh. Nuh: Kurikulum 2013 Belum Final

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan bahwa kurikulum 2013 yang dipaparkannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi Pendidikaan DPR, Kamis (10/1) malam belum final. Terungkap pula dalam rapat tersebut, bahwa banyak pihak yang menolak pemberlakuan kurikulum 2013 (lihat di sini). Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan Pak Menteri bahwa tidak ada penolakan tentang pemberlakuan kurikulum 2013.

Hal ini ditegaskannya menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi X yang bertubi-tubi mencecar dirinya dengan pertanyaan tentang wujud utuh kurikulum 2013. Termasuk menjawab tudingan wakil rakyat yang menyebut kurikulum baru tersebut tanpa grand design.

Dalam rapat itu juga terdapat perbedaan pendapat tentang grand design kurikulum 2013 antara DPR dengan Mendikbud. Menurut DPR grand desain itu bukan seperti yang dipaparkan Nuh yang hanya berisi asumsi-asumsi.

Sementara Nuh menilai itulah grand design kurikulum 2013. Walaupun diakuinya kerangka dasar itu masih belum final dan bisa dilihat secara utuh oleh DPR maupun publik. Itu juga alasan dia mengapa kurikulum bisa bisa disosialisasikan.

"Kami memang belum lakukan sosialisasi kurikulum 2013 karena memang belum rampung. Yang kami uji publik itu kerangka dasar. Setelah selesai akan didetilkan sampai ke silabus. Maka setelah rampung baru disampaikan, ini loh kurikulum baru dan siap disosialisaikan," papar Mendikbud di depan Raker Komisi X yang dipimpin Utut Adianto.

Begitu juga soal kesiapan guru, Menteri asal Jawa Timur itu tegas mengatakan bahwa guru-guru yang akan menjalankan kurikulum memang belum disiapkan. Namun itu bukan berarti tidak siap, karena itulah yang akan disiapkan.

"Pelatihan guru kalau pertanyaannya belum siap, memang belum siap. Karena memang belum disiapkan. Habis ini kita siapkan. Maka dalam 5 bulan ke depan akan kami siapkan guru," jelasnya meyakinkan DPR.(Fat/jpnn)


(Sumber: JPNN.com)

Roy Suryo Menuju Menpora Baru

Ke Istana, Roy Suryo Diminta Benerin Komputer
Semenjak Andi Mallarangeng mundur sebagai Menpora akibat terjerat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, jabatan Menpora diisi oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Wacana pengganti Menpora pun bergulir santer, terutama di kalangan politisa papan atas. Ada beberapa nama yang sempat muncul di antaranya Ramadhan Pohan dan Khatibul Umam Wiranu serta Roy Suryo. Dari ketiga nama yang sempat mencuat, tampaknya Roy Suryo mempunyai peluang paling besar untuk menduduki kursi Menpora, menggantikan Andi Mallarangeng. Benarkan Roy Suryo telah mendapat restu dari Presiden SBY?

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, memastikan bahwa posisi Menpora ditempati Roy Suryo.
"Ya, saya dengar begitu. Sudah definitif. Langsung ditunjuk dari pak SBY," ujar Mubarok.

Politisi Partai Demokrat Roy Suryo mengaku dirinya sudah ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengakuan Roy itu disampaikan seusai bertemu dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2013). 

Roy mengatakan, ia sudah menjalani fit and proper test oleh Presiden pagi tadi. Fit and proper test dimulai pukul 09.00 WIB. Menurut dia, ikut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
"Tadi sudah disampaikan bahwa Presiden sudah tunjuk saya. Selanjutnya akan dilantik. Saya belum tahu kapan dilantiknya, diminta siap-siap," kata Roy,  seusai bertemu Presiden.
Menurut Roy, ia sudah mendapatkan izin dari Presiden untuk menyampaikan keputusan ini kepada media. Dalam kunjungannya ke istana pagi ini, Roy datang seorang diri dengan membawa satu map. Dia keluar sekitar pukul 10.00 WIB. 

Kepastian tentang siapa pengganti Andi Mallarangeng atau sebagai Menpora yang baru,  akan disampaikan ke publik setelah solat Jumat (11/01), demikian kutipan dari Sektertaris Kabinet Dipo Alam.


(Sumber: Kompas.com)

Mengapa RSBI Dibubarkan?


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat 3 dari UU Sisdiknas berbunyi: Pemerintah dan/pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Putusan tersebut terkait dengan penghapusan RSBI di Indonesia.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka RSBI harus dibubarkan.

"RSBI yang ada kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus dibatalkan," kata Mahfud.

Dikatakan Mahfud, dengan adanya RSBI membuka potensi lahirnya diskriminasi dan menyebabkan terjadinya kastanisasi (penggolongan) dalam bidang pendidikan. Karena selama ini hanya siswa dari keluarga mampu saja yang bisa bersekolah di RSBI.

Selain itu, penekanan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. (*)


Putusan MK dengan  membubarkan RSBI disambut gembira oleh beberapa kalangan, terutama mereka yang peka terhadap pendidikan nasional.
 "Dengan RSBI, lalu bagaimana nasib anak-anak di pedalaman atau mereka yang berada di sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan memiliki layanan pendidikan seperti itu?" kata Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Prof Wuryadi, Rabu (9/1/2013), di Yogyakarta.
Dengan mematok standar tertentu, otomatis RSBI tidak akan pernah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan perdamaian abadi yang adil dan makmur.

"Cita-cita RSBI jauh dari cita-cita pendidikan bangsa kita sejak awal yang peduli dengan tanah air dan kesejahteraan umum. Dengan RSBI, layanan pendidikan hanya baik untuk mereka yang memiliki kemampuan, sementara yang tidak mampu tak dilayani," ujarnya.
Menurut Wuryadi, konsep RSBI juga merendahkan keutamaan pendidikan dalam negeri. Dengan menyebut standar internasional, seolah-olah pendidikan dalam negeri lebih rendah dan hanya sekolah bertaraf internasional yang berkualitas. Padahal, bangsa Indonesia juga memiliki modal-modal konsep pendidikan lokal yang berkualitas.

"Keputusan MK mengingatkan kita agar kembali kepada apa yang kita miliki. Selama ini kita sudah terbius dengan model-model pendidikan luar negeri. Berbagai kebijakan pemerintah pun juga lebih melayani kepentingan-kepentingan asing," tambahnya.
Bagi Wuryadi, kualitas pendidikan menjadi salah satu penentu daya saing. Apabila kualitas pendidikan benar-benar dijaga, maka otomatis daya saing akan muncul tanpa harus meniru standar pendidikan internasional.

Wuryadi mengusulkan, pendidikan di Indonesia perlu menerapkan konsep pendidikan yang adil dengan memanfaatkan modal dan potensi dalam negeri.
Sebelumnya, Selasa kemarin, Ketua MK Mahfud MD mengabulkan permohonan para pemohon uji materiil yang terdiri dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di RSBI, aktivis pendidikan, guru, dosen, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keberadaan RSBI dinilah telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. 

Meski banyak yang mendukung terhadap pembubaran RSBI, ada sebagian yang  menolak, salah satu penolakan itu berasal dari Walikota Surabaya Tri Rismaharani. Alasan yang dikemukankan Risma adalah RSBI telah menjadi ikon kota Surabaya. Selain itu, kota Surabaya telah melakasanakan RSBI lebih dari 10 tahun. Adakah alasan lain dari Ibu Risma menolak membubarkan RSBI di Surabaya, baca selangkapnya di sini.
 (Sumber: jogja.tribunnews.com dan kompas.com)

Senin, 07 Januari 2013

Kurikulum 2013: Ada banyak kerancuan

Oleh Mohammad Abduhzen
KOMPAS.com - Meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku bahwa penyusunan Kurikulum 2013 dimulai 2010, tetapi kegiatan itu marak setelah lontaran ide Boediono tentang relevansi dan beban pelajaran di sekolah kita.

Menurut Wakil Presiden Boediono, tersebab konsepsi substansi pendidikan yang sampai saat ini tak jelas, timbullah kecenderungan memasukkan segala yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban berlebihan pada anak didik, tetapi tak jelas apakah anak mendapatkan sesuatu yang seharusnya dari pendidikannya. Sudah waktunya, tegas Boediono, memikirkan apa yang seyogianya diajarkan agar manusia Indonesia mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsanya (Kompas, 29/8/2012).

Tak mudah menentukan apa yang selayaknya diajarkan di sekolah agar relevan dengan kebutuhan bangsa, apalagi untuk mengantisipasi perkembangan masa depan yang gaib. Menyusun kurikulum mengharuskan kita mengobyektivikasi dasar-dasar normatif kebangsaan dan pendidikan dengan memperhitungkan segenap potensi dan situasi yang senantiasa berubah. Kebermaknaan sebuah kurikulum justru terletak pada kecermatan logis menghubungkan antara hal-hal prinsipiil dengan hal-hal riil itu, kemudian mengkristalisasikannya pada mata pelajaran. Tanpa kesungguhan, perubahan kurikulum hanya mengutak-atik apa yang ada dengan dibumbui pengantar yang muluk.

Kurikulum 2013, selain dirumuskan tergopoh, sepertinya juga disusun atas dasar substansi pendidikan yang tetap tak jelas sehingga rujukan utamanya hanyalah pikiran pemerintah (baca: Kemdikbud) yang telah terobsesi gagasan keren, tetapi mengambang, yaitu pendidikan karakter dan daya saing. Alhasil, produknya tidak menunjukkan suatu koherensi yang utuh.

Ketakseimbangan orientasi


Dalam banyak kesempatan, Mendikbud dan jajarannya menyatakan bahwa perubahan ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar anak-anak mampu bersaing pada masa depan. Namun, dari enam mata pelajaran sekolah dasar yang ditetapkan menunjukkan ketakseimbangan antara mata pelajaran yang berorientasi pada masa lampau, yang lebih menekankan pada pewarisan nilai-nilai, dan mata pelajaran yang membentuk pola pikir murid untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan nalar dan konsep saintifik.

Mata pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Bahasa Indonesia selain mengawetkan ”pusaka” bangsa, bersama Matematika adalah rumpun pengetahuan yang bersifat deduktif yang menuntun berpikir aksiomatis apriori dari dalil-dalil yang umum. Sementara sains (seperti IPA dan IPS) adalah pengetahuan ”ilmiah” yang terbentuk dari model berpikir induktif aposteriori, bertolak dari fakta-fakta empirik yang partikular. Ketakseimbangan ini akan memengaruhi alur dan kekuatan berpikir serta nalar kritis anak.

Bangsa Indonesia yang masih diliputi alam pikiran mitis dan mistis kiranya perlu pendidikan yang menumbuhkan budaya menalar secara saintifik sejak dini. Oleh sebab itu, mata pelajaran sains (IPA dan IPS) di SD, khususnya di kelas lanjut, seharusnya berdiri sendiri, tak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Sementara pada kelas I-III SD semua materi dan nilai-nilai mata pelajaran cukup disampaikan dalam tiga mata pelajaran: Membaca, Menulis, dan Berhitung.

Pengintegrasian IPA dan IPS semakin menampakkan kerancuan ketika Mendikbud menyatakan—dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional 2012—bahwa Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis sains, yaitu mendorong siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan) dengan obyek pembelajaran fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Bagaimana logikanya, sesuatu (sains) yang dicantolkan dapat menjadi basis?

Ekstrakurikuler wajib

Daripada mengimplisitkan sains (IPA dan IPS) ke mata pelajaran lain, akan lebih baik jika mengeluarkan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan Seni Budaya, kemudian menjadikannya sebagai ekstrakurikuler wajib. Dua mata pelajaran ini (juga keterampilan) tak jelas tujuan institusional dan kurikulernya sehingga perlu dirumuskan kembali.

Misalnya, tujuan penjaskes/olahraga di sekolah umum? Apakah agar murid sehat, segar, dan mengapresiasi kesehatan atau supaya jadi olahragawan, atau pengamat olahraga? Faktanya, para olahragawan ulung kita, seumpama Rudy Hartono, Bambang Pamungkas, Chris John, tidak mendapatkan kemahirannya dari sekolah. Bila tujuan pendidikan olahraga agar murid segar dan sehat, cukuplah kepada mereka diberikan senam pagi dan bermain- main seperlunya ketika waktu istirahat, tak perlu semua murid mendapatkan penjaskes yang seragam.

Seharusnya setiap murid mendapatkan penjaskes dan seni budaya sesuai bakat dan minat yang mereka miliki, karena itu tak layak diberikan secara klasikal. Pendidikan olahraga dan seni budaya di sekolah mestinya berkelindan dengan strategi pembangunan keolahragaan dan kebudayaan (punyakah strategi itu?). Pemerintah/pemerintah daerah bersama sekolah bersinergi memfasilitasi berbagai kebutuhan sehingga, misalnya, pada setiap kecamatan atau kelurahan terdapat minimal satu lapangan bola kaki, kolam renang, sanggar/gedung kesenian standar yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan sekolah sekitar. Sekolah dan guru penjaskes serta kesenian mengoordinasi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya berbagai program dan kegiatan ekstrakurikuer tersebut. Dengan demikian, aktivitas olahraga dan seni budaya akan berakar, bertumbuh, dan berkembang dalam masyarakat secara terarah.

Dengan masuk kurikulum, semua murid dipaksa dapat materi dan kegiatan penjaskes, kesenian, dan keterampilan seragam. Sementara itu, karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru, pembelajaran pun menjadi teoretis. Sejak kelas I SD, murid lebih banyak membaca, mencatat, dan menghafal, kemudian diuji tentang berbagai definisi seperti ”berenang gaya kupu-kupu” tanpa berenang dan bermacam teori musik tanpa bernyanyi.

Menghadapi Kurikulum 2013 tak perlu antusiasme tinggi karena tak menjanjikan banyak kemajuan seperti diharapkan Boediono. Bahkan dengan mengetengahkan konsep pembelajaran tematik dan intergratif bukan saja akan makin merumitkan para guru, yang juga harus mengejar target UN, tetapi juga memperluas kemungkinkan beberapa nilai pokok dan penting dari mata pelajaran terbengkalai.

Kegaduhan Kurikulum 2013 segera lindap seiring berlalunya tahun anggaran dan—seperti biasanya—para guru akan melanjutkan saja yang lama meski dengan merek baru.


Mohammad Abduhzen Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI

Kurikulum 2013 di-UJIPUBLI-kan

Oleh: Iskandar, M.Hum
Dosen STAIN SAS BABEL/Sekretaris UMUM Asosiasi Dosen Indonesia Babel

SEBELUM diberlakukan tahun ini,  terlebih dulu dilakukan uji publik terhadap kurikulum 2013 diberbagai daerah termasuk kepulauan Bangka Belitung. Jika dilihat dalam paparan uji publik yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa hal yang menarik perlu dicermati bahwa pertama, kurikulum berbasis kompetensi kembali dijadikan sebagai alasan dalam pengembangan kurikulum, kedua, sikap, pengetahuan dan ketrampilan juga dijadikan dasar pijakan.

Ini menunjukkan kembalinya kurikulum Indonesia merujuk kepada kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan kurikulum tahun 2004.
Pada prinsipnya suatu pengembangan yang dapat memajukan pendidikan tidaklah salah bahkan harus didukung oleh segenap bangsa Indonesia, namun melihat landasan yuridis yang dijadikan acuan kurikulum 2013 menunjukkan konsistensi dan arah pendidikan Indonesia belum sepenuhnya terfokus.

Perubahan kekuasaan juga ikut berdampak pada kebijakan pendidikan. Belumlah rampung kurikulum 2006 (KTSP) yang akhirnya pada tingkatan satuan pendidikan menimbulkan berbagai administrasi yang harus dilaksanakan guru yang mengakibatkan beban guru semakin sulit karena dengan sistem administrasi yang dituntut mulus juga menghendaki peserta didik lulus dengan nilai yang mulus yang akhirnya guru menjadi terhambat untuk mulus dalam pengembangan dirinya sendiri. Dan kini muncul kurikulum baru yang akan menekankan pada karakter.

Alasan lain yang kurang pas dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah tawuran pelajar. Sebagaimana kita ketahui tawuran pelajar hanya terjadi di kota Jakarta dan beberapa kota metropolis saja. Apakah alasan ini dapat dijadikan dasar bahwa seluruh Indonesia berlaku masalah ini. Setidaknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah terdengar tawuran dan juga beberapa provinsi lainnya juga sangat tentram. Jika dijadikan dasar maka sungguh lah aneh pemaksaan terhadap karakter dalam kurikulum 2013. Alasan lainnya juga narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian juga dijadikan alasan. Apakah ini juga harus dipaksakan dengan kurikulum berkarakter?

Kita bisa melihat apakah narkoba juga karena kurikulumnya yang salah? Korupsi apakah guru mengajarkan demikian selama ini? Tidaklah demikian adanya. Dan kenapa lingkungan diluar sekolah tidak menjadi sorotan tajam. Karena didikan di sekolah telah mendidik dan menjadikan anak untuk berkarakter. Selama ini pendidikan yang disalahkan, guru yang persalahkan karena didikannya salah, kurikulumnya yang salah.

Cobalah untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi diluar sekolah yang mengakibatkan didikan lingkungan luar sekolah juga berperan lebih besar dalam mengarahkan anak untuk tawuran, narkoba, plagiarisme, contek mencontek. Sifat instan yang diperoleh terkadang dibawa ke sekolah, ketika keluar dari sekolah, maka apakah itu produk dari sekolah..marilah berpikir lebih jernih untuk mengkritisi kurkulum ini agar nantinya Indonesia ini jelas arah pendidikannya, karakter atau kompetensi atau bahkan kedua-duanya.

Disisi lain, perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan multiplayer effect yang harus dibuat regulasinya agar tidak berdampak negative terhadap guru seperti beban guru yang sertifikasi terhadap mata pelajarannya, mata Pelajaran TIK yang harus ada disemua pelajaran yang belum diketahui apakah semua guru memahami TIK tersebut, mata pelajaran bahasa inggris yang jam pelajarannya berubah dan beberapa hal terkait dengan regulasi yang telah dibuat sebelumnya yang akan menjadikan guru tidak tercapai beban mengajarnya. Dan disisi lain tampak bahwa akan ada fotopolio siswa yang tentunya akan merepotkan guru secara administrasi.

Beban guru juga akan bertambah pada tahun 2013 atas pemberlakuan atas jabatan fungsional guru yang dimulai dari golongan III/B yang wajib melakukan pengembangan diri. Jikalau kurikulum 2013 yang akan diberlakukan masih berkecamuk dengan administrasi sebagaimana yang terjadi selama ini, maka tujuan pemberlakuan kurikulum 2013 takkan pernah tercapai karena beban guru yang semakin berat sehingga disibukkan dengan adminitrasi dan akhirnya siswa kembali seperti semula.

Tidak ada penelitian

Selama ini pemerintah belum pernah melakukan penelitian terhadap kurikulum 2004 dan 2006 secara ilmiah apa sajakah yang telah diperoleh dan dimanakah keuntungan dan kelebihan serta kekurangan dari kurikulum tersebut selama ini. Fakta menunjukkan dalam uji public kurikulum 2013 yang ternyata juga tidak dilakukan penelitian. Bahkan munculnya kurikulum 2013 berdasarkan usulan-usulan saja. Ini menunjukkan bahwa evaluasi apa yang telah dilakukan atas kebijakan kekuasaan sebelumnya tidaklah dilakukan, bagaimana kita dapat melihat bahwa kurikulum 2013 menunjukkan kehebatannya. Seolah kita dibelajarkan untuk tidak melihat sejarah  dan cenderung dilupakan. Penulis menyakini ada sisi positif yang harus diambil dari KTSP 2006 dan ada juga KBK 2004 namun hal itu hanya dapat dilakukan penelitian atas kebijakan tersebut secara komprehensip. Jikalau pemerintah dapat melakukan penelitian dengan cermat, maka konsep kurikulum tahun berapapun takkan jadi masalah karena sudah mengacu pada hasil yang ada bukan menguji coba hal yang baru.

Dalam uji public juga terlihat bahwa buku siswa, buku panduan guru, dokumen kurikulum akan dibuat pusat. Selama ini banyak buku teks beredar di sekolah yang isi dan kontennya tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak sistematis seperti dari mudah ke masalah sulit dan lain sebagainya. Semestinya buku ajar ini juga harus diuji ke publik agar memenuhi kompetensi yang diharapkan dan diseragamkan melalui keputusan yang harus diikuti oleh daerah. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menentukan arah pendidikan kita ini oleh bangsa Indonesia sendiri bukan oleh bangsa lain.

Untuk itu, apabila kurikulum 2013 ini juga dipaksakan akan diberlakukan maka perlu perhatian khusus agar tidak mubazir karena kemampuan (kompetensi) guru yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Kemampuan tersebut dapat dilihat seperti satu). kompetensi guru dalam pemahaman bahan ajar karena terkait dengan metodologi pembelajaran yang masih lemah, hal ini dapat dilihat dari UKG yang dilaksanakan selama ini belum mencapai angka 50, 2) kompetensi akademik karena guru sesungguhnya memiliki tugas untuk dapat mencerdaskan peserta didik dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya. Karena apabila seorang guru hanya memahami metode penyampaiannya dan tidak memiliki kemampuan akademik maka sebagai imbasnya peserta didik tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan apa-apa. 3) Kemampuan sosial guru yang digugu dan ditiru harus menjadi perhatian khusus karena seorang guru bukan hanya kecerdasan saja namun harus mampu menyampaikan keilmuannya dengan baik dan juga secara sosial memiliki komptensi yang memadai.

Apa jadinya seorang guru yang asosial, baik terhadap teman sejawat, peserta didik maupun lingkungannya tentunya pendidikan yang berkarakter malah tidak tercapai. 4) Kemampuan manajerial yang sesungguhnya guru merupakan teladan yang diharapkan sebagai contoh bagi anak didik. Oleh karena itu seorang guru juga harus siap dengan segala perubahan yang terjadi dengan memiiliki kemampuan kepemimpinan tersebut.

Kurikulum 2013 ini harus betul-betul disiapkan gurunya, karena dalam kurikulum 2013 guru bukan segalanya namun juga pada peserta didik yang harus mampu dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar dan mengkomunikasikan(mepresentasikan) apa yang diperoleh atau diketahui setelah mendapatkan materi pelajaran. Ini menunjukkan ada pola perguruan tinggi sebagian masuk dalam kurikulum 2013. Tentunya guru adalah ujung tombak atas pelaksanaan kurikulum ini, semoga berkemajuan dan mencerahkan.(*)


(Sumber: bangkapos.com)

 
Free Host | new york lasik surgery | cpa website design