Selamat menikmati informasi dari INFO PLUS

Senin, 11 Juli 2011

Prita Mulyasari Terancam Masuk Penjara Lagi

Ketenangan keluarga Prita Mulyasari, 34 tahun terusik kembali. Pasalnya MA mengabulkan kasasi JPU atas perkara pencemaran nama baik. Ibu tiga anak ini hanya bisa pasrah dan menunggu eksekusi yang akan menjebloskannya ke dalam pengabnya ruang penjara setelah Mahkamah Agung mengabulkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum atas perkara pidana pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni.



"Setiap waktu tidak bisa tenang, selalu deg-degan, yah kini saya hanya tinggal menghitung hari," kata Prita kepada Tempo, Ahad, 10 Juli 2011.

Bagi Prita, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi jaksa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis bebas Prita Mulyasari yang terdaftar dengan nomor register 822 K/PID.SUS/2010 sangat mengejutkan sekaligus membingungkan.

Dalam situs resminya, MA menyatakan vonis diputus pada 30 Juni 2011 oleh Ketua Majelis Hakim Zaharuddin Utama; 2 hakim anggota, Salman Luthan dan Imam Harjadi; serta panitera pengganti, Tety Setiawati Siti Rochmat. Putusan dibuat berdasarkan Surat Pengajuan Kasasi bernomor W29.U4/55/HN.01.11/III/2010 yang masuk ke MA pada 12 April lalu.

"Terasa aneh saja, kok muncul lagi setelah hampir dua tahun dari vonis Pengadilan Negeri Tangerang," kata wanita yang bekerja di bank swasta ini.

Padahal, kata Prita, setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada 29 Desember 2009 yang memvonisnya bebas, ia dan keluarganya sudah mulai berangsur-angsur melupakan masalah itu dan kembali menjalani kehidupan normal secara bertahap. "Pascaputusan pengadilan, saya melahirkan. Punya bayi suatu anugerah, kami membangun semuanya kembali dari nol," kata Prita.

Hampir dua tahun belakangan ini, Prita kembali menjalankan aktivitas normal. Tiap hari bekerja di bank di kawasan Thamrin, Jakarta. Jika di rumah, ia mengurus ketiga anaknya. Masa-masa sulit sebelum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis bebas dirinya dari segala tuntutan jaksa sudah berangsur-angsur ia lupakan.

Tapi kini, putusan Mahkamah Agung kembali mengusik dan sedang mengancam akan merenggut kebahagian keluarga kecilnya. "Saya pikir semuanya sudah selesai, saya orang yang awam dengan hukum, tapi mengapa sekarang harus ada lagi," kata Prita dengan nada sedih.

Kini, masa-masa sulit yang dahulu ia hadapi ketika kasus ini mulai bergulir kembali meneror dirinya. Dinginnya ruang tahanan, panasnya kursi terdakwa, serta menghadapi sidang yang berat dalam kondisi hamil tua. "Jadi terbayang lagi, saya cukup shocked," kata Prita.

Kegundahannya kian membuncah, semakin tertekan dengan ancaman akan kembali ke penjara. "Bagaimana dengan anak-anak saya," kata Prita.

Baginya, keluarga kecilnya adalah segalanya. Apalagi putra bungsunya belum genap berusia satu tahun dan masih sangat membutuhkan kehadirannya, termasuk asupan air susu ibu. "Begitu jauhnya rasa keadilan untuk orang kecil seperti saya," kata Prita.

Putusan Kasasi MA Menerima Kecaman
Putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus Prita Mulyasari menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Mereka menilai putusan itu tak memenuhi rasa keadilan dan bisa membungkam hak masyarakat dalam menyatakan pendapat. "Putusan yang mengecewakan," kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, kemarin. Menurut Ifdhal, putusan Mahkamah itu hanya mengedepankan norma hukum positif. Putusan tidak meletakkan persoalan pada prinsip pemenuhan hak asasi. "Ada dimensi kepentingan umum yang lalai dijadikan pertimbangan," ujar Ifdhal. Jika dipertahankan, Ifdhal khawatir putusan Mahkamah itu akan memberangus hak masyarakat dalam menyatakan pendapat.

DPR Meminta Prita Mengajukan PK
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Martin Hutabarat berharap Prita Mulyasari segera melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung. "Kami berharap supaya Prita secepatnya membuat PK-nya," kata Martin usai mengikuti diskusi soal Nazaruddin di Kafe Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 9 Juli 2011. Dia menilai putusan Mahkamah cukup melukai rasa keadilan masyarakat. Terlebih dalam kasus itu Prita tidak bermaksud menjelekkan Rumah Sakit Omni Internasional. "Dia kan membayar rumah sakit, tapi pelayanannya tidak sesuai dengan harapan. Ditulislah keluhan itu lewat e-mail," ujarnya. Putusan tersebut kata Martin seolah berseberangan dengan harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. "ini seolah-olah antiklimaks dengan harapan rakyat bahwa pengadilan itu memberikan keadilan bagi masyarakat, rasa keadilan bagaimana itu," kata dia. Ia juga berharap kejaksaan bisa menunda eksekusi hukuman terhadap Prita, sebelum yang bersangkutan melayangkan permohonan PK kepada Mahkamah Agung. "Jangan terburu-burulah."

(sumber: tempointeraktif)

Mau Baca Yang Lain?



0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas komentar Anda

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

 
Free Host | new york lasik surgery | cpa website design