Selamat menikmati informasi dari INFO PLUS

Minggu, 26 Juli 2009

Kalla, Mega Tolak Hasil Pilpres 2009


Megawati dan Kalla akan ajukan gugatan hukum ke MK.
Pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Yusuf Kalla-Wiranto menolak penetapan hasil pemilu presiden karena banyak pelanggaran dan kecurangan.

Hasil akhir penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum hari Sabtu tanggal 25 Juli menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih suara terbanyak dengan 74 juta dari 127 suara yang sah.

Namun, dua kandidat lain menegaskan tidak bisa menerima hasil ini karena KPU tidak menindaklanjuti pelanggaran dan kecurangan dalam proses pilpres.

Kubu Megawati-Prabowo tidak menghadiri penetapan hasil akhir penghitungan suara di KPU ini dan tim pengacaranya menolak menandatangani berita acara hasil penghitungan itu.

Ketua tim advokasi Megawati-Prabowo, Gayus Lumbun, mengatakan penolakan itu disebabkan oleh jumlah pelanggaran yang tinggi selama pemilihan presiden.



Gayus Lumbun menyebut masalah daftar pemilih tetap, DPT, yang tidak bisa diselesaikan oleh KPU sebelum hari pemilihan sebagai salah satu contoh pelanggaran yang banyak terjadi.

"Ini adalah negara demokrasi berdasarkan hukum maka kami akan mengambil langkah hukum melalui MK. Biar Untuk itu kami akan mengajukan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. MK lah yang memutuskan nanti," ujar Gayus Lumbun yang menambahkan gugatan itu akan didaftarkan minggu depan.

Langkah serupa juga akan dilakukan oleh kubu Yusuf Kalla-Wiranto karena dirugikan oleh sikap tidak profesional KPU.

Wakil ketua kampanye tim Yusuf Kalla-Wiranto, Burhanudin Napitulu menegaskan kehadiran keduanya di pengumuman hasil penghitungan suara akhir di KPU bukan berarti mereka menerima hasilnya.

"Itu hanya formalitas memenuhi undangan KPU. Timnya sendiri kan sudah walk out dari penghitungan kemarin," ujar Burhanuddin Napitupulu

kertas suara
Masalah DPT yang kacau dianggap merugikan dua pasangan capres

Burhanudin Napitulu menekankan pada kasus nama ganda di DPT yang menurutnya mencapai 27 juta di sejumlah propinsi.

Sementara kubu SBY-Boediono mengakui ada masalah dalam pemilu presiden, tetapi mereka menganggap kejanggalan dan kekurangan itu tidak selalu berarti ada kecurangan.

"Tetapi bagaimanapun hal ini harus dikoreksi, diperbaiki dan harus diselesaikan secara baik," ujar Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di kediamannya.

Komisi Pemilihan Umum sendiri menyatakan berbagai gugatan hukum ini tidak akan mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.

Badan pengawas pemilu sendiri mengatakan tidak menemukan satu kecurangan atau pelanggaran sistematis yang bertujuan memenangkan satu pasangan kandidat tertentu.

"Kecurangan di sejumlah titik dan kasusnya berbeda. Misalnya di daerah Banten kami menemukan money politik oleh pejabat," ujar Wahidah Syuaib dari Banwaslu.

Wahidah Syuaib mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya karena hanya menempatkan tiga pengawas di setiap satu propinsi dan tiga lagi di setiap kabupaten.

"Jadi tidak tertutup kemungkinan jika ada kandidat yang menemukan bukti ada kecurangan yang terjadi secara sistematis. Hak mereka untuk mengajukannya ke MK," ujar Wahidah.

Mau Baca Yang Lain?



0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas komentar Anda

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

 
Free Host | new york lasik surgery | cpa website design