Selamat menikmati informasi dari INFO PLUS

Kamis, 20 November 2008

Sekilas tentang Kredit Karbon


Apakah kredit karbon itu?
Saya sempat mendapat pertanyaan dari teman senior saya. Dia menanyakan tentang informasi yang semalam dibaca di layar kaca siaran tv swasta terkenal di Indonesia. Dia mengatakan kepada saya kira-kira begini: "Indonesia berhasil mengekspor kredit karbon senilai sekian milyar dollar AS. Apa to yang dimaksud kredit karbon itu? Dia menanyakan kepada saya karena dia berpikir ini ada kaitannya dengan ilmu eksak (ada kata-kata karbon), yang memang bidang saya. Sejenak saya berpikir, apa ya kredit karbon itu? Karena memang belum tahu dan baru dengar itu, aku meminta temanku yang sedang browsing untuk menanyakan kepada mesin Google. Apakah sebenarnya kredit karbon itu?


Secara sederhana untuk memahami kredit karbon menggunakan ilustrasi berikut.
Untuk memperoleh predikat sebagai kecamatan terbersih, pemerintah kecamatan A menata dan mengawasi pembuangan sampah di tiap desa. Sebagai langkah awal, pemerintah kecamatan mengevaluasi jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap desa. Dari hasil evaluasi, suatu desa A oleh pemerintah kecamatan dinyatakan bahwa desa A jumlah sampahnya melebihi batas jumlah sampah yang ditetapkan. Oleh Camat diintruksikan bahwa Kepala Desa A harus mampu menekan sampah kepada warganya. Jika tidak dapat menekan atau mengurangi sampah, desa itu akan didenda. Dendanya berupa sejumlah uang sesuai kelebihan jumlah sampah yang dihasilkan. Karena harus mensukeskan program kebersihan dan keindahan kota, pemerintah desa A segera membuat program penanganan sampah. Pemerintah desa A membuat aturan bergini: setiap keluarga hanya diperbolehkan membuang sampah sebanyak X kilogram per hari. Jika melebihi ketentuan itu maka akan dikenai sanksi, berupa denda uang. Denda uang itu akan diberikan kepada rumah tangga yang bisa mengurangi sampahnya setiap hari. Misalnya keluarga S tidak bisa menekan sampah sehingga setiap hari terpaksa kelebihan +5 dari ketentuan atau menghasilkan sampah sebanyak X + 5. Keluarga P terkena denda. Kelurga P berhasil menekan sampah -5 dari ketentuan, atau membuang sampah sejumlah X – 5. Nah, dari kondisi ini keluarga memperoleh kompensasi dari keberhasilannya menekan pembuangan sampah (-5). Dari sini dapat dikatakan bahwa keluarga P mengekspor sampah ke keluarga S. Kira-kira begitulah gambaran kredit karbon itu.

Mengapa Muncul Istilah Kredit Karbon dan Bagaimana Aplikasinya?
Telah dipercaya bahwa pemanasan global (Global Warming) yang terjadi saat ini akibat emisi gas karbon. Melalui mekanisme pelubangan lapisan ozon, gas karbon mengkibatan peningkatan suhu di bumi. Seperti diketahui gas karbon dapat dihasilkan oleh pembakaran hutan dan pembakaran bahan bakar fosil (minyak tanah, solar, bensin, dan batu bara). Sebagai upaya untuk meredam tingkat pembuangan gas-gas tersebut, ditanda-tanganilah Kyoto Protocol. Negara-negara yang meratifikasi (AS dan Australia tidak masuk) berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon berdasarkan sampai pada tahun 2012. Mereka mengalokasikan berapa besar emisi gas yang boleh dibuang setiap tahunnya.
Negara-negara Uni Eropa (EU), menciptakan sistem alokasi di mana perusahaan-perusahaan di dalam EU dialokasikan berapa besar emisi karbon yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Bila melebihi alokasinya, maka mereka akan dihukum dengan membayar uang. Kalau tidak ingin dihukum, perusahaan tersebut bisa membeli alokasi dari perusahaan lain yang tidak terpakai. Maka terciptalah sistem perdangangan alokasi karbon Uni Eropa (European Union Allowances).

Negara-negara maju yang diwajibkan Protocol Kyoto menurunkan emisi gas karbon mereka—penyebab utama pemanasan global—dapat membeli poin atau kredit penurunan emisi karbon dari proyek ramah lingkungan di negara berkembang melalui clean development mechanism (CDM). Dana yang disiapkan negara-negara maju untuk membeli kredit karbon telah mencapai $1.3 miliar dan akan terus bertambah. Sementara itu, secara keseluruhan, Indonesia berpotensi menjual 125-300 juta ton kredit karbon yang dapat menghasilkan pemasukan hingga $1,65 miliar (Rp 16 triliun).Namun demikian, dalam diskusi mengemuka bahwa negara kita lambat memanfaatkan peluang devisa tersebut. Sekarang ini, belum satu pun proyek yang mendapat persetujuan pemerintah untuk masuk skema CDM. “Baru enam proyek yang tengah dievaluasi Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB),” kata Sulistyawati, alumni TL ITB yang kini menjabat ketua tim teknis dari komisi tersebut.

Kelambanan
Indonesia tampak jelas bila kita melakukan perbandingan dengan India, misalnya. Saat ini, komisi nasional negara itu telah meloloskan 107 proyek CDM. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pemasukan sebesar $2,6 miliar bagi negara berpenduduk satu milar orang itu. Negara lain yang tampak agresif mengejar pemasukan dari CMD adalah Brazil, Chili, dan China.

CDM dirancang untuk memudahkan negara-negara maju mencapai target penurunan emisi gas kabon mereka sebesar rata-rata 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada 2012. Sementara itu, skema ini juga berupaya mendorong negara berkembang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Alasan penting di balik program ini, proyek CDM yang dilakukan di negara berkembang dapat menghemat biaya karena ongkos menurunkan satu ton emisi CO2 di negara maju mencapai $300-500 sedangkan di negara berkembang hanya $10-25.
Protokol Kyoto tak membatasi polusi karbon yang dihasilkan negara-negara berkembang. Namun begitu, tentu lebih baik bilamana negara-negara tersebut juga mulai menerapkan teknologi hijau sehingga tak menambah pencemaran di muka bumi. Melalui CDM, pengurangan potensi polusi oleh perusashaan di negara berkembang itulah yang dibeli oleh pabrik-pabrik di negara maju guna mengkompensasi ketidakmampuan mereka menurunkan emisi karbon sebagaimana ditargetkan.

Siapa yang Behak Mengikuti CDM, Bagaimana Mekanismenya?
Minimya proyek CDM di Indonesia sebetulnya dapat dipahami. KN-MPB baru berdiri awal tahun ini sehingga wajar bila proyek yang didaftarkan ke lembaga itu masih sedikit. Selain itu, proses mengurus CDM terbilang rumit dan mahal sehingga banyak pihak kerepotan mengikuti skema ini.

Sebuah proyek ramah lingkungan harus melalui proses sertifikasi panjang agar dapat dinyatakan layak mengikuti CDM. Gambaran sederhananya, proses memperoleh sertifikat dimulai dengan pembuatan proposal (dibantu konsultan) dan penilaian oleh komisi nasional di negara lokasi proyek. Bila lolos, evaluasi berikutnya dilakukan United Nation Framework Covention on Climate Change (UNFCCC) yang berkedudukan di Jerman. Jika semua persyaratan terpenuhi, Badan Eksekutif UNFCCC akan mengeluarkan sertifikasi pengurangan emisi atau certified emission reductions (CER). CER inilah yang kemudian dapat dijual ke perusahaan-perusahaan di negara maju. Satu kredit karbon atau CER setara dengan potensi pengurangan emisi satu ton karbon.

Yang perlu diingat, CDM sama sekali tidak membiayai implementasi proyek ramah lingkungan. Kemungkinan menjual CER sekedar memberi insentif agar teknologi bersih yang biasanya mahal menjadi lebih menarik (secara bisnis) untuk diterapkan di negara-negara berkembang.

Sebagai ilustrasi, apabila tidak menggunakan teknologi hijau, suatu proyek pembangkit listrik akan menghasilkan sekian ton polusi CO2. Karena proyek tersebut akhirnya menggunakan teknologi ramah lingkungan, potensi polusi berkurang. Penurunan potensi polusi inilah yang dijual. “CDM memungkinan negara-negara berkembang melakukan investasi pada teknologi tinggi yang ramah lingkungan,” kata Dana Kartakusuma. Staf Ahli Menter Lingkungan Hidup itu menekankan, meski proyeknya sendiri tidak dibiayai donor, lewat CDM negara berkembang mendapat keuntungan besar berupa aneka fasilitas yang tidak mencermari lingkungan.

Selain karena proses pengurusannya panjang dan rumit, biaya mendapatkan CER yang tergolong besar juga menghambat para pengusaha mengikuti skema CDM. Pemilik proyek harus membayar ongkos feasibility study, due dilligence, validasi, pendaftaran ke UNFCCC, konsultasi publik, dan verifikasi yang mencapai $50.000-200.000. “Besarnya biaya ini biasanya mengagetkan mereka yang berminat mengikuti program CDM,” kata Moekti Soejachmoen, Direktur Eksekutif Pelangi yang juga alumni TL ITB.

Soal hambatan karena tingginya biaya ini, Sulistyawati menerangkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan industri nasional. “Sudah ada kerjasama bilateral dimana biaya konsultan dan sebagainya menjadi tanggungan negara donor,” katanya.

Salah satu negara pembeli kredit karbon yang telah menjalin kerjasama dengan Indonesia adalah Denmark. Juli silam, kedutaan besar negara itu membuka Fasilitas Pembangunan Proyek CDM. Pemerintah Denmarkmenyediakan $160 juta untuk membeli CER dari berbagai proyek CDM di seluruh dunia. Untuk Indonesia, selain menjadi pembeli, pemerintah negara itu bersedia ikut menanggung biaya konsultan dan penyusunan proposal.

Negara lain yang telah menandatangi kerjasama bilateral adalah Belanda. Negara Kincir Angin akan membeli kredit karbon dari Indonesia sejumlah 2 juta ton dengan harga 3-4 euro per ton (total, sekitar Rp100 miliar).Kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan menawarkan kesempatan ekonomis untuk bisnis Indonesia. Bloomberg memperkirakan bahwa dengan mencegah terbuangnya 1 hingga 2 milyar ton karbon per tahun dapat menghasilkan US$ 39 juta tiap tahunnya. Walau perkiraan ini bisa dibilang tinggi, paling tidak Indonesia dapat menghasilkan hingga US$10 milyar per tahun dari penjualan kredit voluntary emissions reduction (pengurangan emisi sukarela – VER) ke pasar global. Ini diasumsikan bahwa permintaan stabil, namun sesungguhnya permintaan meningkat. Bahkan, penukaran nilai di pasar karbon Uni Eropa tahun lalu meningkat tiga kali lipat. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangi emisi karbonnya hingga 20 persen pada tahun 2020 mengikuti Uni Eropa, ini akan menjadi permintaan yang mampu membeli seluruh karbon Indonesia pada tingkat premium. Chinatelah menghasilkan milyaran dari sistem tersebut – 60 persen dari pasar ini telah diambil China – namun Indonesia memiliki potensi pendapatan jangka panjang yang lebih besar. Ini dikarenakan sumber daya alam Indonesia menawarkan kemungkinan yang besar, menguntungkan dan unik dalam mekanisme potensial dan saat ini yang tersedia di pasar karbon global.Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam penghindaran penggundulan hutan dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, pemerintah Indonesia dapat menyetujui proyek awal penghindaran penggundulan hutan B2B pra-Bali COP. Ini akan berkembang menjadi momentum positif investor pra-Bali COP.

Kedua, masyarakat lokal Indonesia dapat menanam kembali hutan-hutan komunal mereka menggunakan spesies asli. Usaha ini akan menghasilkan hutan yang beragam dan sehat yang dapat menimbun karbon, dan membuatnya sesuai untuk mendapatkan kompensasi dari metedologi yang dapat digunakan dengan CDM programatik dan CDM.

Ketiga, bisnis di Indonesia dapat mulai mengembangkan proyek penghindaran penggundulan hutan sekarang, sebaiknya sebelum pertemuan COP di Bali bulan Desember, untuk mengumpulkan kesempatan strategis yang dipresentasikan di Bali agar menjadi penggerak pertama dan pemimpin industri.
(dirangkum dari berbagai sumber)

Mau Baca Yang Lain?



0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas komentar Anda

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

 
Free Host | new york lasik surgery | cpa website design